REZIM NEOLIBERAL PENGHISAP DARAH RAKYAT

|Oleh: Novia Listiani

---

#MCILampung--"Janji-janji sudah kita telan, jadi obat kuat masa depan. Ada sembilan janji yang sangat terkenal. Apakah ini janji surga atau janji kompeni." Potongan lagu "Janji-janji Jokowi" karangan Iwan Fals cukup mewakili realitas kepemimpinan di negeri ini, yang kaya akan janji namun miskin realisasi. Janji perubahan yang digaungkan oleh rezim saat pemilu begitu manis seperti madu. Nyatanya, fakta yang terjadi sebaliknya.

Rezim periode baru memang belum genap 100 hari memimpin negeri. Namun, berbagai kebijakan yang dilakukan semakin memperlihatkan kegagalannya seperti pada periode sebelumnya. Iming-iming janji kesejahteraan pun tak jauh beda, hanya tipuan belaka yang akan membuat kecewa dan sengsara. Euforia pemilu yang menghabiskan dana triliunan, tak juga menghasilkan seorang pemimpin yang amanah dan berpihak pada rakyat.

Beginilah watak kepemimpinan di sistem demokrasi sekuler. Meniscayakan keberadaan pemimpin bukan lagi pelayan bagi rakyat. Adopsi atas sistem demokrasi menjadikan Indonesia terjebak dalam politik dengan cost yang tinggi. Maka wajar, berbagai kebijakan yang dilakukan hanya demi kepentingan pribadi dan korporasi, bukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Biaya yang digelontorkan selama kampanye dan pemilu sangat fantastis. Mustahil hanya ditanggung oleh calon yang mau berkompetisi. Siapakah yang mampu memberikan dana besar untuk pemilu kecuali para pengusaha pemilik korporasi besar? Akibatnya, merekalah yang akan menentukan corak dan jalannya pemerintahan. Sedangkan penguasa sesungguhnya hanya menjadi boneka yang dikendalikan para Oligarkis.

Jika demikian, siapapun orangnya yang memimpin pasti akan sama saja keadaannya. Karena sistem yang diadopsi nyata rusak dari akarnya. Sistem neoliberal telah menjadikan pemimpin tersandera berbagai kepentingan global yang mengikatnya dan tidak mampu menyusun program pembangunan secara independen.

Seperti yang disampaikan Jokowi dalam pidato yang bertajuk "Visi Indonesia" (14/07/19) di SICC, Sentul, Bogor. Ia menyampaikan lima fokus pembangunan yang akan dijalankan nya yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi untuk izin investasi korporasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran (Liputan6.com, 16/07/19).

Pembangunan infrastruktur yang banyak menghabiskan dana, akhirnya untuk kepentingan siapa? Tak lain hanya untuk kepentingan korporasi dan dikuasai oleh swasta. Pengusahaan jalan tol ternyata tidak didominasi oleh BUMN, namun perusahaan-perusahaan swasta seperti PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), PT Nusantara Infrastructure (META) Tbk, PT Astratel Nusantara (Astra Infra), Kompas Gramedia (PT Translingkar Kita Jaya) dan Sinarmas Land (Kompas.com, 23/02/18). Dengan demikian, maka wajar untuk mengembalikan investasi, pemerintah melalui UU No. 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol, yang melegalkan kenaikan jalan tol secara berkala.

Selain itu, pembangunan megaproyek infrastruktur tentu tidak dengan biaya sendiri. Hutang kepada asing terus dilakukan hingga hutang negara tak terkira. Bahkan, kekurangan dana pun tak segan mengambil dari berbagai premi lain. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyebutkan dana BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 73 triliun dialokasikan untuk mendukung program infrastruktur melalui instrumen surat hutang (Tribunnews.com, 21/3/2018).

Jika bukan untuk menambali proyek infrastruktur, lalu mengapa BPJS terus mengalami defisit sejak tahun pertama diberlakukan? BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit hingga 32.84 triliun pada akhir 2019. Maka untuk menutupinya iuran BPJS kini naik menjadi 100 persen. Rakyat semakin terhimpit dan tercekik akibat rezim neoliberal penghisap darah rakyat.

Sementara itu, pemerintah membuka lebar investasi sebagai fokus utama pembangunan ekonomi rezim saat ini. Sangat terlihat jika pemerintah tak berpihak pada rakyat. Demi kepentingan pribadi dan korporasi rakyat pun dijadikan tumbal pemuas nafsu. Ini hanya beberapa bidang saja sebagai bukti bahwa pemerintah hari ini tak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk pribadi dan korporasi. Masih banyak lagi jika mau diuraikan permasalahan yang terjadi di negeri ini akibat sistem pemerintahan yang bobrok.

Kapitalisme neoliberal telah terbukti menyengsarakan. Rakyat menjadi korban kepentingan penguasa dan pengusaha. Sistem ini telah meniscayakan pemimpin yang berkarakter penjajah, hipokrit, dan banyak mengumbar janji tak pasti. Sehingga tidak ada dalam dirinya karakter sebagai pengayom dan pelayan bagi rakyatnya.

Maka dari itu solusi dari permasalahan global tidak cukup hanya dengan ganti pemimpin atau orang yang berkuasa. Namun, membutuhkan solusi yang komprehensif dan mendasar. Karena sejatinya permasalahan yang terjadi bukan karena kelemahan orang, namun kesalahan dalam menerapkan sistem kehidupan. Yang seharusnya sistem kehidupan berasal dari Pencipta manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Dengan kembali kepada sistem Islamlah kehidupan akan menjadi sejahtera tanpa himpitan dan terbebas dari cengkraman rezim penghisap darah rakyat.